Oleh: mauwpinter | Juni 1, 2011

Menyambut Pemerintahan Baru ( UIN MALANG)

Sejak tahun 2002, republik mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim telah memproklamirkan diri menganut sistem pemilu dalam pemilihan badan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahannya. Praktik pemilu ini murni disadur pada pemilihan pemimpin negara baik negara maju seperti amerika maupun negara berkembang seperti indonesia.
Dalam praktiknya, pemilu melibatkan beberapa partai yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat. Syarat adalah ketentuan bersama yang dirumuskan saat kongres para anggota MPR.
Serentetan praktek tersebut pun dijumpai dalam pemira di kampus ini. Ada UU partai dan ada UU pemira yang juga dibahas dalam kongres mahasiswa universitas ke VIII.
Sejak republik mahasiswa di kampus ini telah menyatakan diri menganut konsep demokratis, terdaftar dua partai besar yang kemudian menyatakan diri siap dalam pencalonan, yaitu PKDM (Partai Kebangkitan Demokrasi Mahasiswa) yang lahir dari organisasi ekstra PMII, dan PP (Partai Pencerahan) yang merupakan koalisi dari beberapa organisasi ekstra seperti HMI, IMM dan KAMMI.
Sejarah mencatat, sejak saat itu pemilihan selalu dimenangkan oleh PKDM. Hal itu terbukti dari banyaknya masa yang diusung. Maka secara otomatis, sejarah diatas melahirkan kesimpulan bahwa, yang menduduki kursi tertinggi di pemerintahan republik mahasiswa atau Presiden mahasiswa adalah kandidat-kandidat PKDM.

Kongres, kesalahan klasik yang dilegalkan
KMU (Kongres Mahasiswa Universitas) merupakan forum tertinggi di republik mahasiswa UIN. Mulai dari penetapan, penambahan sampai penghapusan tiap ayat dalam ADART, GBHO,UU Pemira, UU pemilu dan beberapa pembahasan penting lain yang menjadi ruh republik mahasiswa semuanya dibahas disini. Hal ini konkrit disebutkan pada beberapa bagian yaitu pada tata tertib kongres mahasiswa II bab I ketentuan umum pasal I ayat 3,dan pada point AD (Anggaran Dasar) bab VIII tentang keorganisasian dan kelembagaan pasal 12 ayat 1.
Tepat di tahun 2010 ini, kongres berjalan tidak seperti biasanya. Kongres yang semula diadakan pada tanggal 24-26 Desember di halaqah UIN harus dinyatakan deadlock di malam pertama. Berawal dari alasan klasik yaitu tidak imbangnya peserta penuh sidang. Dari ketiga utusan fraksi (FKDM, FP dan F. Golongan) hanya dijumpai satu perwakilan dari FP, namun di sesi berikutnya setelah forum dinyatakan break barisan FP malah sepi. FKDM yang memiliki kursi paling banyak selalu didominasi oleh peserta PAW (Pergantian Antar Waktu) atau peserta pengganti. Sedang F.golongan didominasi oleh ketua UKM terkait, meski tidak semua hadir.
Pembahasan agenda kongres ditunda, dan seluruh peserta sepakat untuk mengklarifikasi surat PAW. Surat PAW yang baru diserahkan tiga puluh menit setelah munculnya pertanyaan tentang keabsahan peserta kongres benar-benar memancing respon peserta kongres lainnya. Perdebatan berlangsung alot, terlebih saat ketua addhock diminta memeriksa kembali surat PAW dari FKDM. Surat yang akhirnya dinyatakan tidak sah itu menjadi awal kekecewaan peserta penuh sidang yang lain.
Karena tidak puas, FKDM pun naik banding dengan coba mengoreksi keabsahan keanggotaan F.golongan yang diindikasikan melakukan kesalahan yang sama. Ketua ukm yang mendominasi tanpa dibekali surat PAW. Alasan F.golongan yang cukup kuat dengan menyandarkan pada UU pasal 27 tentang keanggotaan yang termaktub pada ART bahwa PAW hanya dikeluarkan oleh partai yang bersangkutan, sedangkan F.golongan adalah fraksi non partai, hal tersebut menguatkan legalitas hukum keanggotan F.golongan.
Ketua MPM yang mestinya bersikap bijak dan tanpa kepentingan memihak fraksi tertentu. Justru dengan nada setengah halus mengajak bersama-sama memaklumi kesalahan ini.
Melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan forum, menuntun ketua addhock untuk mengetuk palu membubarkan kongres. Dan kongres mahasiswa universitas pun untuk pertama kalinya mengalami deadlock.

Menapaki perjalanan Presiden mahasiswa dari masa ke masa
Mantan Presiden Mahasiswa di Republik Mahasiswa UIN
1. Ahmad Fathoni (2010)
2. Chorur Rozi (2009)
3. As’ad Masruri (2008)
4. Fathur Rozi (2007)
5. Syaifuddin (2006)
6. As’ad Us’udillah (2005)
7. Megianto (2004)
8. Muzamil (2003)

Diakui atau tidak, selama 8 periode republik mahasiswa dipimpin oleh orang-orang yang lahir dari background yang sama, PMII. Maka sejarah republik mahasiswa pun terulang-ulang selama 8 periode.
Tahun 2008, dibawah kepemimpinan As’ad Masruri. OSPEK, menjadi ajang profit oriented besar-besaran. Dari proses investigasi ketat reporter UAPM, pihak marketing koran lokal SURYA yang saat itu bekerja sama untuk penugasan OSPEK,mengaku menyerahkan sejumlah uang sisa pembayaran yang nominalnya telah ditulis di nota pembelian.
Tahun 2009, peserta kongres ke VI dikejutkan dengan LPJ keuangan sejumlah nominal tertentu dengan keterangan menghadiri walimatul Urusy.
Tahun 2011, dalam kongres Istimewa yang berubah fungsi menjadi kongres Mahasiswa Universitas. Inovasi mencatat, hampir seluruh peserta kongres ke VIII mengaku kecewa pada kinerja Ahmad Fatoni selaku presiden Mahasiswa yang menolak untuk LPJ di depan forum. Setelah melalui diskusi yang cukup alot, LPJ pun digelar, namun LPJ ini tidak berjalan semestinya. Yang memaparkan pertanggungjawaban adalah salah satu mentrinya. Satu hal yang tidak dibenarkan secara fungsional struktural. Dimana mestinya mentri dianggap tuntas menyampaikan LPJ program kerjanya di forum internal presiden.
LPJ yang berlangsung hanya beberapa menit karena kondisi dirasa tidak memungkinkan ini, menjadi perjumpaan terakhir peserta sidang dengan presiden BEM.U. Forum vakum selama 5 jam lebih. Presiden BEM.U kabur tak jelas rimbanya. Peserta yang mengaku kecewa, akhirnya sepakat menyusun sanksi atas kinerja presiden Bem.U yang dianggap melanggar AD ART Kongres Mahasiswa. (Baca tatib bab V pasal 7 ayat 1 point h).
Berikut sanksi yang dirumuskan seluruh peserta atas ketidakhadiran Presiden untuk LPJ di Kongres ke VIII:
1. Penahanan Ijazah sampai Presiden BEM U melaksanakan LPJ terbuka difasilitasi Kemahasiswaan
2. Penyegelan Kantor BEM U sampai terpilihnya Presiden Baru
3. Membuat surat permohonan maaf kepada semua OMIK secara tertulis dengan meminta tanda tangan dan stempel OMIK terkait
4. Pemberhentian aktivitas akademik selama 1 tahun
5. Presiden BEM-U membuat surat permohonan maaf secara tertulis untuk diketahui seluruh civitas akademika UIN Maliki Malang
6. Presiden BEM-U meminta maaf secara tertulis kepada Partai Kebangkitan Demokrasi Mahasiswa

Praktik (peng)kelas(an) tetap terjadi.
Pertarungan mempertahankan idealisme tertentu dan cenderung menolak idealisme yang lain memang selalu menjadi akar permasalahan yang tak kunjung usai di kalangan aktivis. Ketidakmampuan mengontrol diri serta terlalu pragmatis dalam memandang permasalahan.
Praktik inipun berlaku di tataran penyusunan struktur dalam jajaran legislatif dan Eksekutif. Seakan mengulangi sejarah yang terjadi di abad 19, dimana Karl Mark sibuk mencari solusi untuk mengembalikan manusia dari budaya dominasi dan terdominasi menuju masyarakat yang komunal.
Tidak bisa tidak, dominasi satu partai tertentu akan menciptakan pihak yang terdominasi pada partai yang lain. Paham diskriminatif yang kemudian melahirkan pengeksploitasian berantai.
OPAK 2009, adalah potret suram praktik pengkelasan. Penarikan sejumlah uang untuk keperluan yang mengatasnamakan penugasan selalu tumbuh subur dari masa ke masa. Seluruh mahasiswa baru harus menyelesaikan setumpuk tugas yang sudah disusun, alih-alih tugasnya memang berkontribusi di pengembangan akademis seperti resume dan pembuatan karya ilmiah lainnya, namun tugas untuk membeli sejumlah barang tertentu yang tidak ada hubungan dengan pengembangan akademisi juga tetap ditemukan.
Padahal menurut kacamata Komaruddin Hidayat, Universitas harus mampu memfasilitasi setiap kebutuhan mahasiswa tanpa terkecuali karena minat bakat dan mimpi tiap mahasiswa berbeda-beda. “Universitas itu bertugas untuk menyediakan exersice untuk mematangkan special skill dan social skill para mahasiswanya”.
Presiden BEM.U selaku kepala negara di Republik mahasiswa sepatutnya menjadi penyalur aspirasi ini, bukan justru menjadi sekutu birokrasi, atau bahkan menjadi pelaku dari pihak yang mendominasi.
Seolah terjadi praktik pengkelasan berlapis, birokrasi di tingkat universitas mencoba menyuburkan benih pada mental-mental yang mendominasi di kalangan mahasiswa tertentu.
Padahal Mahasiswa harus bergerak secara aktif dalam pelaksanaan pendidikan di Universitas, kini sering dibungkam dengan kekuatan dominasi birokrasi.
Pengkelasan adalah awal keterpurukan republik mahasiswa. Maka pertanyaan mendasar atas seluruh statemen ini adalah, siapkah semua calon presiden ini untuk menghapuskan tiap kelas dan menjujung hak asasi bersama atas nama kemanusiaan?. Terlepas dari usia partai yang masih muda atau yang sudah berusia sekaligus?[].


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: