Oleh: mauwpinter | Mei 5, 2011

KEPUTUSAN ITU MALANGGAR KONSTITUSI

Selasa, 15 Maret 2011, Partai Pencerahan (PP) kembali beraksi, setelah aksi sebelumnya tidak mendapat tanggapan yang serius dari BP2R saat ini sudah dibekukan PR III. Aksi kali ini menuntut kategasan panwaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu raya.

Selang beberapa saat setelah mereka riuh di depan SC, ketua BP2R, Ayik, keluar untuk menenangkan massa. Massa PP menunjukan pada Ayik beberapa bukti kecurangan partai koalisinya, PKDM.  berupa banner dan pamflet yang dipasang tidak pada tempatnya.

Geram karena bukti-bukti tersebut dilemparkan ke lantai. Massa kian ricuh. Udin, sekretaris BP2R keluar dan meminta perhatian massa. Udin menyatakan akan keluar dari BP2R jika masalah-masalah yang terjadi tidak segera ditindak lanjuti oleh panwaslu juga BP2R. Pernyataan tersebut disambut sorak sorai massa PP.

Permasalahan tak lantas selesai disitu saja. PP menginginkan masalah tersebut terselesaikan hari itu juga. Sehingga, dikemudian hari diadakan pembicaraan internal antara BP2R, PP, dan PMB di ruang sidang SC.

Tak berapa lama ketika PP sedang mengeluarkan argumennya, seseorang yang dinilai sebagai kader PKDM yang bermaksud ikut pula dalam pembicaraan internal. Namun, salah seorang massa PP menolak dan mengusirnya, hal itu terjadi sampai dua kali.

Mereka mengungkapkan bahwa hari ini (15/03) bukan hari PKDM untuk berbicara. Asal tahu saja bahwa akar permasalahan terjadi adalah pada tanggal 5/03. Kampanye dini PKDM sebelum deklarasi, kemudian pemasangan banner/pamflet bergambar calon yang tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya, dan pemasangan pamflet/banner yang sudah melampaui batas jadwal pemasangan.

Panwaslu gagal menjalankan tugas

Dalam UU pemira 2011 bab IV pasal 11 ayat 3, tertulis, tugas panwaslu adalah, mencatat dan melaporkan segala bentuk penyimpangan kepada BP2R. UU ini menjadi sia-sia, karena pada faktanya, pihak kemahasiswaan justru mendapat berita acara pelanggaran (BAP) dari PP.

Beberapa kecurangan PKDM yang dituntutkan adalah;  pemasangan banner di Fakultas Psikologi yang tidak mendapat ijin dari Dekan. Selain itu, ada pemasangan banner di Fakultas tarbiyah yang diletakkan disamping tangga yang jelas tidak sesuai dengan keputusan BP2R, tentang pamasangan banner dan pamflet di mading dan reklame.Ayik mengiyakan jika kembali ke konstitusi hal tersebut jelas salah.

Sesuai dengan draft kongres, maka sudah semestinya kalau kesalahan itu mendapatkan sangsi, yaitu dihilangkan hak memilih dan dipilih. Akan tetapi pelaksanaan sanksi itu tidak dilaksankan karena selaku panitia Ayik lebih menginginkan agenda itu berlangsung. Sejak awal dia memang tidak bermaksud untuk menghapus calon, karena surat suara sudah di cetak.

Suasana memanas dan hampir terjadi adu hantam antara beberapa pihak. Beruntung bisa dicegah oleh para satpam yang sudah berjaga. Saat itu Mujaid Kumkelo, masuk forum. Meskipun begitu adu argumen tetap berlanjut dan tidak menemui titik terang sampai pihak PP menawarkan BP2R untuk mundur atau menghapus para calon yang berbuat kecurangan termasuk juga calon dari PP untuk HMJ Saintek yang melanggar pamasangan pamflet.

Dalam keadaan ini, Ayik selaku ketua BP2R mewakili kedua temannya menyatakan mengundurkan diri. Menanggapi pengunduran BP2R Mujaid mengatakan untuk mengesampingkan masalah pengunduruan diri, karena masalah ini berkaitan dengan dokumen dan arsip di kantor kemahasiswaan.

BP2R mengundurkan diri

Dengan pengunduruan diri BP2R masalah tak juga selesai. Akhirnya forum berinisiatif untuk memberikan waktu bagi panwaslu untuk rapat internal selama 30 menit. Dari hasil rapat tersebut terdapat opsi untuk menghadirkan perwakilan dari masing-masing partai dan penundaan jadwal pemilu raya.

Akhirnya forum dimulai kembali dengan keputusan hasil kesepakatan panwaslu bersama dengan BP2R yang disepakati oleh kamahasiswaan. Hasil dari rapat internal tersebut menyatakan bahwa untuk fakultas Tarbiyah dan Psikologi ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan termasuk para calon BEM-U. Keputusan itu tidak diterima oleh forum sehingga adu argumen terjadi lagi bahkan lebih sengit dari sebelumnya.

Mujaid akhirnya memberikan keputusan akhir untuk mengembalikan semua pada konstitusi sehingga siapa saja yang bersalah harus diberi sanksi. Hal ini disambut dengan banyak tepuk-tangan oleh forum dan PP segera meminta untuk dibuatkan berita acaranya. Haris, kader PMB yang pada waktu itu duduk di samping Agus Maimun segera membuat berita acara.

Tetapi pada saat berita acara sedang disusun mereka, BP2R juga sedang membuat berita acara dan selesai lebih dulu dari Haris. Finalnya berita acara itu dibacakan oleh sekeretaris BP2R, Udin. “Dengan ini kami selaku BP2R menyatakan bahwa terkait pemasangan banner di Fakultas Psikologi, menyatakan bahwa pengurus partai yang ada di distrik Tarbiyah dan Psikologi dicabut hak milih dan dipilihnya”.

Masih kurang puas dengan keputusan itu, PP akhirnya memutuskan untuk keluar forum dan membawa perkara tersebut ke PR III di rektorat.[


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: